JAKARTA — Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, terutama terkait kesiapan distribusi dan rantai pasok pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Tak Akan Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara "Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujar Purbaya.
Menurut dia, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program MBG saat ini berada pada kesiapan rantai pasok, distribusi bahan pangan, serta kemampuan logistik, terutama untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Melalui SPPG, pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penyedia pangan lokal.
"Penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari pertani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," kata Purbaya.
Menurut pemerintah, penguatan rantai pasok lokal menjadi salah satu strategi agar program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha pangan di daerah.
Program MBG kembali berjalan pada Senin (13/7/2026) setelah sebelumnya mengalami jeda selama masa libur sekolah.
Untuk memastikan pelaksanaan kembali berjalan dengan baik, jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.
Wakil Kepala BGN Arumsari mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan diterima tepat waktu serta melihat langsung kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.