LOMBOK BARAT – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku masih memiliki "utang" kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama ini konsisten memberikan dukungan kepadanya sejak pertama kali mengikuti kontestasi politik nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Presiden mengaku merasa memiliki ikatan emosional dengan masyarakat NTB karena dukungan yang terus diberikan meskipun dirinya beberapa kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden.
Baca Juga: Rico Waas: Pembangunan Kota Medan Butuh Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Pers "Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini, bertemu langsung dengan masyarakat NTB yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia pada saya," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dukungan masyarakat merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja nyata selama memimpin pemerintahan.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat NTB menjadi motivasi untuk terus bekerja demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Rasanya saya masih utang banyak sama rakyat NTB, tenang saja masih ada beberapa tahun kita," ujarnya.
Presiden menegaskan akan memanfaatkan masa kepemimpinannya untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Prabowo juga meresmikan lima bendungan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, empat bendungan lain yang diresmikan secara serentak meliputi:
- Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.- Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.- Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.- Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali.
Kelima bendungan tersebut dibangun pada periode 2018 hingga 2025 dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp9,79 triliun.