JAKARTA- PDI Perjuangan menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya berkomitmen mendukung penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.
"PDI Perjuangan taat hukum, sehingga mendukung proses hukum yang dilaksanakan aparat penegak hukum," ujar Andreas, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga: OTT KPK! Etik Suryani Tak Banyak Bicara Usai Pemeriksaan Maraton Meski demikian, Andreas berharap proses hukum yang dijalankan KPK berlangsung secara profesional, adil, dan tidak disertai unsur politisasi maupun kriminalisasi terhadap pihak mana pun.
"PDI Perjuangan mendukung proses hukum yang berkeadilan, tanpa tendensi politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap siapa saja yang mengalami kasus-kasus hukum," katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
KPK mengungkapkan perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," ujar pihak KPK.
Usai menjalani pemeriksaan awal di Solo, Etik Suryani bersama pihak lain yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK masih memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.* (d/dh)