JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut kebijakan moratorium pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mereka menilai kebijakan tersebut telah membuat ribuan dapur yang dibangun menggunakan dana pribadi belum dapat beroperasi.
Baca Juga: Badan Gizi Nasional Kini Punya Peran Baru: Masuk Sistem Pertahanan Negara Tuntutan itu disampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Transjakarta Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, mengatakan seluruh pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan modal para investor tanpa menggunakan anggaran negara.
"Menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara," kata Herwil di lokasi aksi.
Herwil mengungkapkan moratorium yang diberlakukan BGN membuat banyak dapur yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi.
Akibatnya, para investor harus menanggung berbagai biaya operasional dan kewajiban pembayaran yang terus berjalan.
"Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar. Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar itu Bapak, Ibu, kami bayar internet, kami bayar listriknya," tuturnya.
Menurut Herwil, kondisi tersebut paling banyak dirasakan oleh investor yang membangun dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam aksi tersebut, Herwil menyebut sekitar 6.000 dapur MBG hingga kini belum dapat beroperasi akibat moratorium pembangunan yang diterapkan BGN.
"Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Dan yang sudah PKS (perjanjian kerja sama) itu ada 645 SPPG di SK pertama," katanya.