JAKARTA – Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjang Januari hingga awal Juli 2026 mendapat sorotan dari kalangan pengamat. Ketua IM 57+ Institute, Lakso Anindito, menilai fenomena tersebut menunjukkan masih kuatnya motif pribadi kepala daerah memanfaatkan masa jabatan untuk mengumpulkan kekayaan.
Menurut Lakso, sebagian kepala daerah diduga menjadikan masa kepemimpinan sebagai momentum "aji mumpung" untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui berbagai praktik korupsi.
"Adanya motif pribadi menggunakan periode jabatan sebagai 'aji mumpung' dalam pengumpulan harta kekayaan pribadi seperti pada kasus OTT Bupati Pekalongan," kata Lakso, Minggu (5/7/2026).
Baca Juga: Di Balik OTT Bupati Langkat, KPK Temukan 55 Kilogram Logam Platinum Selain faktor kepentingan pribadi, Lakso menilai tingginya biaya politik juga menjadi salah satu pemicu maraknya praktik korupsi di daerah. Ia menyebut kepala daerah kerap membutuhkan dana besar untuk mempertahankan kekuasaan pada pemilihan berikutnya.
Akibatnya, praktik seperti dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara yang mengincar jabatan hingga permintaan fee proyek masih terus terjadi.
"Baik dengan melakukan pemerasan terhadap bawahannya yang ingin naik serta mempertahankan jabatannya maupun mengumpulkan fee proyek," ujarnya.
Di sisi lain, Lakso juga menyoroti adanya tekanan eksternal yang dihadapi kepala daerah. Menurutnya, dalam beberapa kasus terdapat kebutuhan menyediakan dana nonbujeter kepada pihak tertentu demi memperlancar kepentingan daerah, mulai dari memperoleh alokasi anggaran hingga penyelesaian persoalan administrasi.
Ia mencontohkan dugaan kasus yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, yang disebut berkaitan dengan pemberian uang kepada pejabat pusat terkait persoalan kawasan hutan.
Kondisi tersebut, kata Lakso, membuat kepala daerah berada pada posisi sebagai pihak yang menerima suap di tingkat bawah sekaligus diduga menjadi pemberi suap kepada pihak di atasnya.
"Ini membuat kepala daerah memiliki beban sebagai 'penyuap' ke atas dengan posisi sebagai 'penerima suap' di bawah. Lingkaran setan ini tidak kunjung berakhir," katanya.
Karena itu, Lakso mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum membongkar seluruh rantai korupsi, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana korupsi di level yang lebih tinggi. Ia juga menilai perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme dukungan operasional di luar anggaran resmi agar tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026Sepanjang enam bulan pertama 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah dengan berbagai dugaan tindak pidana korupsi, mulai dari suap proyek, gratifikasi, hingga pemerasan jabatan.