JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyiapkan dua skema baru pendanaan untuk mempercepat penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan skema yang diusulkan meliputi penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyesuaian besaran bantuan pembangunan hunian tetap.
Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri HUT Ke-26 APKASI, Perkuat Sinergi Daerah untuk Indonesia Maju Menurut Tito, skema tersebut difokuskan untuk pembangunan Huntap in-situ maupun ex-situ secara mandiri yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding pembangunan kawasan hunian tetap yang dilakukan secara terpusat.
"Nah, yang di Huntap yang In-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri, ya itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai karena memang BNPB ini dia fleksibel," ujar Tito usai rapat.
Ia menjelaskan, penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi BNPB dalam mempercepat pembangunan hunian tetap di berbagai lokasi terdampak bencana.
Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cepat menempati rumah yang aman, layak, dan permanen sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
Selain itu, Satgas PRR juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan pembangunan Huntap.
Besaran bantuan yang saat ini mencapai Rp60 juta per unit dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah layak huni di berbagai daerah.
"Mengenai anggarannya juga yang selama ini Rp60 juta kita harapkan bisa dinaikkan. Kenapa? Karena Kementerian PKP menggunakan standar anggaran membangun rumah layak itu lebih kurang Rp120 juta. Kemudian kemarin di Aceh untuk pembangunan rumah layak huni itu lebih kurang Rp96 juta. Ini mantan PJ Gubernur Aceh Pak Safrizal. Kemarin juga ada Buddha Tzu Chi saya tanya tadi anggaran mereka Rp75 juta per rumah, jadi idealnya yang kita usulkan kira-kira Rp80 jutaan," kata Tito.
Usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan perkembangan biaya pembangunan rumah di lapangan.
Pemerintah berharap bantuan yang lebih proporsional dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus mempercepat penyelesaian pembangunan rumah bagi para penyintas bencana.