BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat.
Karena itu, proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga: Prabowo Terima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri, Ini Maknanya Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa hukum harus menjadi pelindung seluruh masyarakat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan keadilan.
"Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," ujar Prabowo.
Presiden mengatakan seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang.
Menurut Prabowo, hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu ataupun digunakan sebagai sarana kepentingan politik.
"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun," katanya.
Kepala Negara juga mengingatkan agar praktik kriminalisasi serta penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum, karena seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang lemah dan membutuhkan perlindungan negara.