JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengungkap besaran anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, biaya pelaksanaan latihan militer mencapai sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta.
TB Hasanuddin menjelaskan, program pelatihan saat ini berlangsung selama 45 hari yang terdiri dari 30 hari latihan kemiliteran dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Dari total anggaran yang dikeluarkan, sebagian besar disebut terserap untuk kegiatan latihan militer.
"Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari yang menghabiskan sekitar Rp5 juta per peserta, maka kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya.
Baca Juga: Negara Punya Rp30 Juta untuk Melatih Manajer Kopdes, Mengapa Gaji Guru PPPK Masih Tertunda? Ia menilai, apabila komponen latihan militer dihapus, pemerintah berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan.
Menurutnya, dengan jumlah peserta gelombang pertama yang mencapai 35.476 orang, penghematan anggaran secara nasional dapat mencapai nilai triliunan rupiah apabila pelatihan difokuskan pada materi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi.
TB Hasanuddin juga menekankan bahwa tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi, mengembangkan usaha, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, ia menilai materi pelatihan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program Latsarmil calon manajer koperasi yang belakangan menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong agar evaluasi dilakukan terhadap materi pelatihan, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.* (dw/dh)