JAKARTA – Pemerintah akan menjalankan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga tahun 2028.
Seluruh program tersebut dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) dengan kebutuhan pendanaan indikatif mencapai sekitar Rp100,166 triliun.
Program tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026–2028, yang disusun sebagai peta jalan pemulihan bagi 53 kabupaten dan kota terdampak bencana.
Baca Juga: Di Forum Pangan Nasional APEKSI, Rico Waas Dorong Kolaborasi Antardaerah untuk Perkuat Ketahanan Pangan Kota Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali wilayah yang rusak, tetapi juga menjadikannya lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan lima fokus utama yang menjadi dasar rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan.
Prioritas pertama adalah penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Sebanyak 97 kegiatan disiapkan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,57 triliun.
Program ini mencakup pembangunan rumah di lokasi yang dinilai aman maupun relokasi warga dari kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi.
Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur.
Sebanyak 1.863 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp63,69 triliun akan difokuskan pada perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, penyediaan air minum, sanitasi, energi, hingga berbagai fasilitas pelayanan publik.
Di bidang sosial, pemerintah menyiapkan 6.194 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp18,73 triliun.
Program tersebut mencakup pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan psikososial, serta penguatan hubungan sosial di masyarakat agar proses pemulihan berjalan lebih inklusif.