JAKARTA – Program-program strategis nasional yang dijalankan pemerintah diminta tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program prioritas terbebas dari praktik korupsi.
Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia, Akhrom Saleh, mengatakan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi. Anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Akhrom dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Baca Juga: JP Latumahina Desak Prabowo Audit Total Kabinet, Birokrasi dan BUMN Demi Pemerintahan Lebih Efektif Menurutnya, salah satu program yang perlu mendapat perhatian serius adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.
Akhrom menegaskan, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
"Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.
Di sisi lain, Lingkar Pemuda Indonesia menyatakan tetap mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Akhrom, keberhasilan program strategis nasional akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga integritas pelaksanaannya.
Ia juga meminta pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan program prioritas nasional agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Tujuan utama program prioritas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi kepentingan individu maupun kelompok yang pada akhirnya justru membebani keuangan negara," pungkasnya.* (mt/dh)