JAKARTA– Ombudsman RI menyatakan siap melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (own-motion investigation) apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan latihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengatakan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman akan mencermati seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat.
"Ombudsman memiliki kewenangan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi. Langkah ini akan difokuskan pada pemenuhan aspek administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur," ujar Maneger dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Baca Juga: Pigai Desak Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Tegaskan Tak Boleh Ada Pembiaran Menurutnya, investigasi akan dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola pelatihan yang berpotensi merugikan peserta maupun melanggar standar pelayanan publik.
Maneger menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dan rekomendasi perbaikan tidak segera dijalankan penyelenggara, maka pelaksanaan Latsarmil sebaiknya dihentikan sementara hingga seluruh aspek keselamatan dan perlindungan peserta terpenuhi.
"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jika rekomendasi evaluasi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, pelatihan sebaiknya dihentikan sementara," tegasnya.
Ombudsman menilai meninggalnya lima calon Manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, serta tata kelola penyelenggaraan program.
"Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta," katanya.
Dalam evaluasinya, Ombudsman memberikan empat rekomendasi utama. Pertama, menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. Kedua, memastikan aktivitas fisik dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.
Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk kesiapan tenaga medis serta sistem penanganan keadaan darurat. Keempat, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan dan pemenuhan hak-hak peserta selama pelatihan berlangsung.
Maneger menegaskan bahwa seorang manajer koperasi lebih membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis, memahami laporan keuangan, hingga membangun jejaring ekonomi desa dibandingkan latihan fisik yang berlebihan.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Latsarmil setelah lima peserta SPPI dilaporkan meninggal dunia. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi peserta, penguatan pengawasan medis, hingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan medis selama pelatihan berlangsung.* (k/dh)