ACEH – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinkronisasi seluruh program pemulihan pascabencana yang dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar tidak ada wilayah maupun kebutuhan masyarakat terdampak yang terabaikan.
Penegasan itu disampaikan setelah Satgas PRR melakukan kegiatan monitoring, koordinasi, dan konsolidasi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (22/6).
Baca Juga: RE Nainggolan Apresiasi Respons Cepat Bobby Nasution Bantu Kepulangan Kontingen Pesparawi Sumut: Bentuk Kepedulian yang Luar Biasa Dalam kegiatan tersebut dibahas perkembangan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan Posko Satgas PRR di daerah.
Menurut Tito, seluruh data program yang dijalankan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah harus dikumpulkan dan dipetakan secara menyeluruh agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif.
"Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas baik yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana. Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan," kata Tito.
Selain sinkronisasi program, Tito juga meminta agar pemerintah memprioritaskan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak, terutama pembangunan jalan, jembatan, serta percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
"Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum-Dody Hanggodo) sudah turun anggarannya Rp22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan huntap," ujarnya.
Di Kabupaten Aceh Timur, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan perencanaan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,356 triliun.
Selain itu, daerah tersebut juga menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp52 miliar yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menargetkan proses administrasi selesai pada Juli sehingga pelaksanaan program dapat dipercepat mulai Agustus.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara memiliki alokasi TKD sebesar Rp1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah senilai Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman.