MEDAN – Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) yang belakangan menjadi sorotan publik usai pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
FDR menilai isu tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut independensi gerakan mahasiswa dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Ketua FDR, Dandy Sihotang, mengatakan dugaan adanya aliran dana kepada mahasiswa harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Baca Juga: Mualem Surati Presiden Prabowo, Dorong Gas Andaman Jadi Penggerak Hilirisasi KEK Arun Lhokseumawe Apalagi, kata dia, sudah muncul pengakuan dari pihak BEM UBK terkait adanya penerimaan uang dari oknum tertentu.
"Pemerintah dan aparat terkait harus memberikan Klarifikasi yang terang-benderang kepada masyarakat. Pengakuan yang telah disampaikan oleh pihak BEM UBK mengenai adanya Aliran dana yang diterima dari oknum aparat tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Transparansi diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara," ujar Dandy Sihotang.
Dandy yang juga mantan pengurus BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2021 itu menilai, jika dugaan tersebut benar terjadi untuk memengaruhi sikap atau pandangan mahasiswa, maka hal itu berpotensi dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap gerakan mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, mahasiswa memiliki peran sebagai kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial yang harus tetap independen dari kepentingan kekuasaan maupun politik praktis.
"Mahasiswa bukan alat legitimasi kekuasaan. Gerakan mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat dan menjaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi," tegasnya.
FDR juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa dibangun dari integritas dan konsistensi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Karena itu, setiap dugaan yang dapat mencederai marwah gerakan mahasiswa harus diusut secara terbuka.
Menurut FDR, transparansi menjadi penting agar kasus ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan di tengah masyarakat terhadap gerakan mahasiswa.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, FDR menyatakan mendukung pengungkapan fakta secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.