BINJAI – Sejumlah elemen mahasiswa di Kota Binjai menilai DPRD Binjai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.
Penilaian itu muncul setelah salah satu pimpinan DPRD Binjai menyebut sejumlah tuntutan mahasiswa bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif daerah.
Mahasiswa menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan aspirasi publik yang telah disampaikan melalui aksi maupun audiensi.
Baca Juga: APDESU Laporkan Dugaan KKN dalam SPMB Kabupaten Batu Bara ke Kejaksaan "Ucap Oza hasibuan Kami menilai DPRD Binjai buang badan. Ketika rakyat menyampaikan aspirasi soal BBM, rupiah melemah, sampai program MBG, jawabannya justru itu bukan tupoksi. Lalu tupoksi DPRD itu apa kalau bukan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat?" tegas perwakilan mahasiswa dalam keterangan tertulis.
Menurut mereka, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan warga seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
Mahasiswa menilai sikap yang menyatakan persoalan tersebut bukan tupoksi DPRD justru menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
"Seharusnya DPRD Binjai memanggil eksekutif, menggelar RDP, atau minimal menyampaikan rekomendasi resmi ke pusat. Bukan lepas tangan dengan dalih kewenangan," tambah mereka.
Mahasiswa juga meminta DPRD Binjai lebih terbuka terhadap kritik dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.
Mereka mendesak DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa mengaku siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan mahasiswa. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.* (ad)