GORONTALO – Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di GOR David–Tonny, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (20/6/2026).
Kegiatan nasional tersebut diikuti ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia serta dihadiri sejumlah pejabat negara, anggota DPR RI, hingga kepala daerah dari berbagai provinsi.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah di tengah tantangan global seperti geopolitik, perang dagang, hingga dinamika rantai pasok dunia. Ia menekankan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan pangan berbasis produksi dalam negeri.
Baca Juga: Istana Akan Telusuri Dugaan Uang Rp20 Juta ke Mahasiswa UBK Usai Demo "Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional," ujar Gibran.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menerima langsung aspirasi dari perwakilan petani Kabupaten Simalungun terkait kondisi jaringan irigasi yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Aspirasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan arahan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian dan perikanan. Ia menilai PENAS XVII menjadi momentum strategis bagi petani dan nelayan untuk memperluas wawasan serta memperkuat jejaring nasional.
Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Simalungun dalam kegiatan tersebut juga menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
"Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk bertukar pengalaman, mengadopsi inovasi, dan meningkatkan produktivitas petani serta nelayan," ujar Anton.
Kabupaten Simalungun juga menjadi satu-satunya daerah dari Sumatera Utara yang menghadirkan Stand Pertanian dan UMKM dalam ajang nasional tersebut sebagai bentuk penguatan potensi ekonomi daerah berbasis kerakyatan.* (dh)