JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses evaluasi dan pembenahan tata kelola.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan, pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berlangsung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola program strategis nasional tersebut.
Menurut Dudung, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem agar manfaat MBG semakin dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Warga Geruduk Kantor Gubsu, Desak Program MBG Prabowo Tetap Dilanjut "Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujar Dudung dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar program pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu oleh persoalan internal yang terjadi di BGN.
Dudung menyebut, program MBG merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan asupan gizi memadai.
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, KSP juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah SPPG yang telah menerapkan standar operasional dengan baik dan dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah lain.
Selain itu, pemerintah kini memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan, bersih, dan terukur. KSP juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG.
Menurut Dudung, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan distribusi makanan bergizi akan terus diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).