JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, menegaskan bahwa dialog merupakan elemen penting dalam praktik demokrasi.
Menurut dia, penyampaian aspirasi tidak cukup hanya berupa tuntutan tanpa ruang diskusi.
Pernyataan itu disampaikan Qodari saat merespons kericuhan dalam sebuah diskusi publik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang dihadiri sejumlah pejabat negara dan berujung ketegangan antara mahasiswa dan peserta acara.
Baca Juga: Gedung DPR hingga Kantor BGN Jadi Lokasi Aksi Unjuk Rasa Hari Ini, 4.576 Personel Gabungan Disiagakan "Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Dalam acara tersebut, diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sempat berlangsung sebelum kemudian diwarnai aksi interupsi dari sebagian mahasiswa.
Qodari menyebut, sebagian mahasiswa sebenarnya merestui dan mengikuti jalannya diskusi yang telah mendapatkan izin dari pihak kampus.
Namun, menurut dia, muncul kelompok lain yang melakukan protes di tengah forum berlangsung.
Ia menilai seharusnya perbedaan pendapat disampaikan melalui dialog terbuka, bukan dengan cara yang mengganggu jalannya diskusi.
"Saya kira dialog itu dijawab dengan dialog. Tidak susah. Itu yang paling proporsional dalam demokrasi," ujarnya.
Terkait tuntutan mahasiswa yang salah satunya meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, Qodari menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dihentikan begitu saja karena merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, mandat publik melalui pemilu memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
"Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, tidak bisa diberhentikan," kata Qodari.