JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, meski pemerintah memberlakukan moratorium sementara pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan moratorium tidak menghentikan operasional dapur yang sudah berjalan. Fokus pemerintah saat ini, kata dia, adalah melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program di lapangan.
"Kalau sebelumnya utamakan pembentukan dapur, sekarang fokusnya penerima manfaat dulu," ujar Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Aksi Tolak MBG Disorot, BEM Bersatu Curigai Ada Kepentingan Politik di Baliknya Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan adalah validasi data penerima manfaat di berbagai daerah agar distribusi layanan gizi lebih tepat sasaran. Setelah data tersebut dipastikan, barulah kebutuhan jumlah dapur akan disesuaikan.
Menurut dia, perubahan pendekatan ini juga berdampak pada skema insentif pengelola dapur yang tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN juga membuka kemungkinan penggabungan atau penyesuaian jumlah dapur di wilayah tertentu apabila jumlah penerima manfaat dinilai tidak seimbang dengan kapasitas layanan yang ada.
"Bisa saja ada dapur yang digabung atau dikurangi, tapi semuanya berdasarkan kebutuhan penerima manfaat," kata dia.
Selain itu, BGN tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru untuk dapur MBG guna memastikan kualitas layanan, termasuk aspek keamanan pangan.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas program MBG agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat.*
(dw/dh)