JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan milik individu, kelompok, maupun partai politik tertentu, melainkan milik seluruh rakyat.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai sikapnya yang tetap aktif menyuarakan pandangan kritis meski tidak lagi menjabat di pemerintahan.
"Karena Indonesia bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok, bukan milik partai, tapi milik seluruh rakyat yang kemudian saling berbagi tugas untuk menikmati kebaikan dan menjaga kebaikan itu," kata Mahfud MD, dari keterangannya dalam tayangan YouTube Gaspol, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga: Mencari Budiman Sudjatmiko Mahfud menegaskan dirinya tidak memiliki keresahan berlebihan terhadap kondisi bangsa saat ini.
Namun, ia merasa terpanggil untuk tetap ikut mengingatkan agar arah perjalanan negara tetap berada di jalur yang baik bagi seluruh warga.
Menurutnya, dorongan tersebut muncul dari pengalaman pribadi yang merasakan langsung berbagai manfaat dari keberadaan negara, terutama dalam bidang pendidikan dan kesempatan berkarier.
Ia mengisahkan, saat muda dirinya tidak pernah membayangkan dapat berkarier di Jakarta, apalagi berkeliling dunia.
Kesempatan itu, menurutnya, lahir karena negara menyediakan "pintu-pintu kebaikan" bagi warganya.
"Itu kan karena Indonesia punya pintu-pintu kebaikan. Nah kita akan terus bekerja pintu kebaikan semakin banyak, agar kita semua menikmati kebaikan Indonesia ini," ujarnya.
Mahfud juga menyebut dirinya memiliki "utang moral" kepada bangsa Indonesia yang telah memberinya banyak kesempatan dalam perjalanan hidup dan karier.
Karena itu, ia menilai keterlibatan dalam memberikan pandangan dan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga agar negara tetap berpihak kepada kepentingan publik.
"Jadi kita terpanggil. Saya terpanggil untuk membayar utang kepada bangsa ini yang telah ikut membuka pintu kepada saya menjadi maju," tegasnya.