JAKARTA - Politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah lebih dulu menjalankan sejumlah kebijakan yang sejalan dengan tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Menurut Bahtra, kebijakan efisiensi anggaran dan penguatan transparansi publik bukanlah respons spontan terhadap aksi mahasiswa, melainkan sudah menjadi bagian dari instruksi pemerintah sejak awal masa pemerintahan.
"Terkait tuntutan teman-teman mahasiswa, jauh sebelum ini digaungkan, Pak Prabowo sudah menindaklanjuti, misalnya soal penghematan dan efisiensi anggaran," kata Bahtra, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Ini 10 Jurusan Kuliah yang Paling Disesali Lulusannya, Jurnalisme Capai 87 Persen! Ia menjelaskan, instruksi penghematan itu telah disampaikan kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Langkah tersebut mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas, pembatasan belanja alat tulis kantor (ATK), serta pemangkasan program yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Bahtra juga menepis anggapan bahwa pemerintah bersikap tertutup terhadap kritik.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo justru mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan program pemerintah.
"Semua program pemerintah selalu disampaikan agar diawasi bersama. Jadi publik dilibatkan untuk memastikan transparansi," ujarnya.
Terkait kritik mahasiswa yang menilai pemerintah kurang responsif, Bahtra menyebut suara pemerintah telah disampaikan melalui sejumlah pejabat, seperti Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Sekretaris Negara.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, penyampaian aspirasi merupakan hal yang dijamin undang-undang.
Dalam kesempatan itu, Bahtra juga menyinggung langkah Presiden Prabowo yang disebut melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut, sebagai bentuk respons terhadap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Presiden langsung melakukan evaluasi dan pergantian untuk memperbaiki tata kelola agar lebih efisien dan transparan," katanya.