JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bantahan itu disampaikan menyusul kritik yang dilontarkan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terkait pelaksanaan program tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang beredar di media sosial, Tiyo menilai Program MBG berpotensi menjadi ruang penyelewengan anggaran apabila penerima manfaatnya tidak ditargetkan secara lebih spesifik.
Baca Juga: Meski Diguyur Hujan, Aliansi Rakyat Memanggil Tetap Bertahan Suarakan 10 Tuntutan untuk Pemerintah Menurut Tiyo, angka stunting nasional yang berada di kisaran 19 persen dinilai tidak sejalan dengan target penerima manfaat program yang menjangkau hampir seluruh kelompok sasaran.
"Kalau ini untuk gizi dan stunting, angkanya 19 persen, kenapa targetnya 100 persen?" ujar Tiyo.
"Ini sebagai tanda bahwa sejak awal intensi MBG itu adalah maling berkedok gizi, sehingga menurut saya penangkapannya pak Dadan bukan karena beliau maling saja, tetap pesan presiden ke pak Dadan bahwa maling mu kurang canggih, maka diganti bu nanik yang mungkin cara malingnya akan lebih caggih," tambahnya.
Ia kemudian mengkritik tata kelola program MBG dan menilai potensi penyimpangan anggaran akan tetap ada jika sistem pelaksanaannya tidak diperbaiki.
"Setelah pak Dadan ditangkap dan bu Nanik jadi Kepala BGN saya jadi tahu kenapa bu Nanik kok sejak itu pengen malingnya ketangkap, mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya," kata Tiyo.
"Kalau sistemnya tidak diubah, kalau penerima manfaat masih tidak tertarget maka MBG sampai kapanpun maling berkedok gizi yang berpindah hanya aktornya," katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Nanik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proses pengadaan maupun pengambilan keputusan strategis ketika masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
"Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan, enak aja gua kaga ikut. pengadaan bulan juni, selain gak ikut gua ini, duh sedih deh gua. Gua gak pernah diajakin rapat," kata Nanik.
Ia mengaku sering kali tidak memperoleh informasi secara lengkap terkait agenda internal lembaga.