JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menilai aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, seharusnya justru dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu disampaikan Qodari merespons gelombang aksi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya pada Juni 2026.
Aksi tersebut dipicu antara lain oleh penolakan kenaikan harga BBM nonsubsidi serta tuntutan perbaikan kebijakan ekonomi pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Berhasil Pangkas Pemborosan APBN Senilai Rp300 Triliun Menurut Qodari, pemerintah saat ini tengah berupaya menekan kebocoran anggaran negara yang disebut telah berlangsung lama.
Ia menyebut potensi kebocoran APBN mencapai sekitar Rp15.000 triliun.
"Selama ini pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia telah dikadalin oleh kelompok-kelompok tertentu," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).
Qodari menilai langkah Presiden Prabowo justru berfokus pada efisiensi anggaran, termasuk menghentikan belanja yang dinilai tidak mendesak.
Ia menyebut kebijakan tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp300 triliun pada awal masa pemerintahan.
"Mengenai pemborosan APBN, yang dilakukan Pak Prabowo adalah menghentikan belanja yang tidak urgent dan tidak esensial," ujarnya.
Ia juga menyinggung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai upaya pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan mencegah kebocoran anggaran.
Menurut Qodari, kebijakan tersebut semestinya mendapat dukungan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan, panglima melawan kebocoran. Harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," katanya.