JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin bukan sekadar memenangkan kontestasi politik atau mengelola pemerintahan secara teknis, melainkan menjaga konsistensi nilai dan keberpihakan di tengah berbagai tekanan kepentingan.
Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Bedah Buku Babad Alas di Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Bima menekankan pentingnya ideologi dan nilai sebagai kompas utama dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang penuh dilema.
Baca Juga: Pemprov Sumut Gelar Undian Gebyar Pajak 2026, Wajib Pajak Taat Berpeluang Dapat Hadiah Mobil hingga Umroh "Ketika seorang pemimpin menghadapi dilema yang rumit, yang akan menuntunnya bukan sekadar aturan atau hitung-hitungan politik, tetapi nilai, ideologi, dan keberpihakan yang sudah tertanam sejak awal," kata Bima.
Menurut dia, tanpa pijakan ideologis yang kuat, seorang pemimpin mudah terseret pada kepentingan jangka pendek yang bisa mengaburkan arah kebijakan publik.
Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu juga membagikan pengalamannya meniti karier dari akademisi hingga terjun ke dunia politik.
Ia mengaku keputusan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan dari dorongan untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Bima menuturkan, tantangan terbesar saat menjadi kepala daerah bukan hanya memenangkan pemilihan, melainkan mengelola birokrasi dan menghadapi berbagai kepentingan yang kerap bertabrakan.
Ia menyebut filosofi Babad Alas sebagai pendekatan dalam kepemimpinannya, yakni membuka jalan perubahan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu serta merangkul berbagai pihak.
Selama memimpin Kota Bogor, Bima mengaku banyak mengambil kebijakan yang berangkat dari nilai yang ia yakini, mulai dari penertiban perizinan, penguatan produk lokal, hingga penyelesaian persoalan sosial melalui dialog.
Menurut dia, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan harapan di tengah masyarakat.
"Pemimpin sejatinya adalah penjual harapan. Masyarakat harus merasakan bahwa masa depan daerahnya lebih baik dibanding hari ini," ujarnya.