JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp98,47 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan layanan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan proyek fisik, tetapi juga menyangkut pelayanan publik yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Pemulihan UMKM Sumatera Jadi Prioritas, Maman Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,5 T "Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau, sanitasi yang baik, dan sarana publik yang layak," kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Dody menjelaskan produktivitas ekonomi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Petani membutuhkan jaringan irigasi yang baik untuk meningkatkan hasil panen, sementara pelaku usaha memerlukan akses jalan yang lancar untuk mempercepat distribusi barang dan jasa.
Selain itu, investasi dan pengembangan industri juga membutuhkan dukungan infrastruktur seperti konektivitas jalan, ketersediaan air baku, kawasan yang tertata, hingga sistem pengendalian risiko bencana.
Dari pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun yang telah disiapkan pemerintah, alokasi terbesar direncanakan untuk sektor Prasarana Strategis dengan nilai Rp31,53 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, serta penanganan infrastruktur di kawasan terdampak bencana.
Sementara itu, sektor Sumber Daya Air memperoleh alokasi Rp25,44 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga perbaikan infrastruktur pascabencana.
Pada sektor Bina Marga, pemerintah mengalokasikan Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pembangunan jembatan, flyover, underpass, jembatan gantung, serta pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah beroperasi.
Sedangkan bidang Cipta Karya memperoleh alokasi Rp11,07 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, pengembangan kawasan strategis nasional, dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terdampak bencana.
Selain itu, sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk mendukung fungsi perencanaan, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan jasa konstruksi, serta pembiayaan infrastruktur.
Dody menegaskan usulan kebutuhan anggaran Rp219,81 triliun tersebut disusun berdasarkan kebutuhan nyata layanan infrastruktur yang harus terus dijaga dan ditingkatkan demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.