ACEH SINGKIL – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Singkil meminta seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu memenuhi standar lingkungan dan kesehatan dengan melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketua DPD LIRA Aceh Singkil, Kasprijani, mengatakan program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, menurutnya, aspek pengelolaan lingkungan dan sanitasi dapur perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
"Program ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pengelolaan limbah dan standar sanitasi dapur juga harus menjadi perhatian agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah lingkungan," kata Kasprijani kepada wartawan, Jumat, 12 Juni 2026.
Baca Juga: Namanya Kembali Disebut, Uya Kuya Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi MBG: Astagfirullah, Berita Apa Lagi Ini? Ia menilai sejumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Aceh Singkil perlu dipastikan telah memenuhi ketentuan teknis terkait pengolahan limbah cair maupun standar kebersihan fasilitas produksi makanan.
Menurutnya, keberadaan IPAL menjadi komponen penting karena limbah dapur mengandung sisa makanan, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. Selain itu, standar higiene dan sanitasi juga diperlukan untuk menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
Kasprijani mengingatkan bahwa dapur MBG yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah sesuai standar berpotensi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sistem IPAL pada dapur MBG umumnya mencakup proses penyaringan awal limbah, pemisahan minyak dan lemak, pengendapan partikel padat, penguraian biologis menggunakan bakteri pengurai, hingga proses disinfeksi sebelum air limbah dibuang ke lingkungan.
Selain IPAL, pengelola dapur juga diwajibkan memenuhi standar kebersihan fasilitas untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persyaratan tersebut meliputi pengelolaan sampah yang baik, tersedianya fasilitas pencucian dengan air mengalir, penggunaan peralatan yang higienis, serta kondisi bangunan yang mudah dibersihkan.
Kasprijani mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program MBG di Aceh Singkil. Namun, pengawasan terhadap aspek lingkungan dan kesehatan harus dilakukan secara konsisten agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan dampak lain.
Karena itu, LIRA meminta dinas terkait dan instansi pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi di Aceh Singkil.
"Kami berharap seluruh dapur MBG dapat beroperasi sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Keselamatan, kesehatan, dan kualitas makanan bagi anak-anak serta masyarakat penerima manfaat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.*