JAKARTA– Aparat keamanan menyiagakan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Pengamanan dilakukan guna memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas publik di sekitar lokasi aksi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan ribuan personel yang diterjunkan terdiri dari anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Baca Juga: Pemprov Sumut Terima Rekomendasi Strategis Sesko TNI untuk Mitigasi Ancaman Megathrust Menurut dia, sebanyak 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI telah disiapkan untuk mengawal jalannya demonstrasi yang diperkirakan melibatkan berbagai kelompok mahasiswa.
"Polda Metro Jaya tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan dilakukan agar kegiatan berlangsung aman dan tertib," kata Budi dalam keterangannya, Jumat.
Selain menjaga jalannya aksi, aparat juga mengantisipasi sejumlah potensi gangguan yang mungkin terjadi selama demonstrasi berlangsung. Beberapa di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.
Polda Metro Jaya mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan mematuhi aturan yang berlaku. Massa aksi juga diminta tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan tindakan perusakan, serta menghormati pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," ujar Budi.
Sejumlah pengaturan lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar kawasan Monas. Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan guna mengurangi kepadatan kendaraan.
Pihak kepolisian berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga tanpa mengganggu ketertiban umum dan aktivitas warga lainnya.*
(in/dh)