JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membela pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai kritik yang muncul, Luhut menilai program tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Pernyataan itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil evaluasi dan survei independen mengenai pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, program MBG memiliki tujuan yang baik dan telah menunjukkan manfaat nyata di berbagai daerah. Namun demikian, ia mengakui masih diperlukan pembenahan dalam aspek tata kelola agar pelaksanaannya berjalan lebih optimal.
Baca Juga: Prabowo Perluas Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Penanganan TBC Nasional "MBG merupakan program yang sangat baik. Pengelolaannya memang perlu ditata lebih rapi agar pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat," ujar Luhut.
Luhut menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Dewan Ekonomi Nasional turut membantu memperbaiki sistem pengelolaan program tersebut sehingga lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mochamad Firman Hidayat menyebut efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pengelolaan program prioritas, termasuk MBG. Menurutnya, pembenahan tata kelola diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Berdasarkan survei independen yang dilakukan DEN di sekitar 800 titik secara acak di berbagai wilayah Indonesia, program MBG dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah melibatkan pelaku UMKM sebagai pemasok bahan baku, sementara tingkat penyerapan tenaga kerja lokal mencapai hampir 99 persen.
Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap adanya dugaan kepemilikan lebih dari 100 dapur MBG atau SPPG yang terafiliasi dengan oknum pejabat eselon di lingkungan pemerintahan.
Boyamin mengaku telah menyerahkan data dan informasi tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan. Menurutnya, terdapat dua klaster dugaan kepemilikan SPPG yang melibatkan pejabat eselon I dan eselon II.
Ia menyebut seorang pejabat eselon I berinisial IRA diduga memiliki sekitar 20 dapur MBG yang tersebar di Pulau Jawa. Sementara seorang pejabat eselon II berinisial TSA diduga memiliki lebih dari 100 dapur MBG yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Boyamin menilai dugaan kepemilikan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat negara tidak seharusnya terlibat langsung dalam kepemilikan maupun pengelolaan dapur MBG.
"Kami telah menyerahkan data lengkap beserta titik lokasi kepada Kejaksaan Agung agar dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Boyamin.