JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil survei pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 9 Juni 2026.
Survei tersebut dilakukan di 800 titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia.
Luhut mengatakan survei dilakukan secara independen oleh DEN untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga: MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG Hasil pemantauan itu, menurut dia, telah disampaikan secara rinci kepada Presiden.
"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, kami menyampaikan hasil survei pelaksanaan makan bergizi di 800 titik. Ini dilakukan secara profesional dan kami menjaga kredibilitas data yang kami laporkan," kata Luhut usai pertemuan.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan survei dilakukan dengan metode acak berbasis sistem komputer di berbagai wilayah, termasuk Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.
Hasilnya disebut merepresentasikan kondisi nasional pelaksanaan program SPPG.
Seto menyebut salah satu temuan utama adalah keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok program MBG.
Sebanyak 86,9 persen SPPG tercatat memiliki setidaknya satu pemasok dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Secara rata-rata ada tiga UMKM yang terlibat dalam tiap SPPG. Ini menunjukkan terbentuknya ekosistem rantai pasok lokal," ujarnya.
Selain itu, sekitar 64–65 persen UMKM pemasok disebut berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
Dari sisi ketenagakerjaan, hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat, atau sekitar 99 persen, berasal dari masyarakat sekitar.