JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Penunjukan tersebut dilakukan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disampaikan Presiden pada peringatan May Day 2025.
Menurut Prasetyo, setelah melalui berbagai kajian, pemerintah menilai tujuan pembentukan dewan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme yang lebih efektif dengan menghadirkan tokoh buruh sebagai penasihat langsung Presiden.
Baca Juga: Dilantik Prabowo, Said Iqbal Tegas: Boleh Kaya, Tapi Jangan Miskinkan Buruh "Secara substansi tujuannya tetap sama, yakni memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja serta memperjuangkan aspirasi buruh," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, kehadiran Said Iqbal di lingkaran penasihat Presiden diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, intensif, dan tidak terhambat birokrasi.
"Yang diharapkan adalah komunikasi yang jauh lebih cair, lebih intens, dan tidak birokratis dalam memperjuangkan harapan serta kebutuhan para pekerja," katanya.
Sementara itu, Said Iqbal menegaskan dirinya akan fokus memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui berbagai rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kalangan pekerja.
"Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Setiap orang harus memiliki peluang yang sama untuk hidup lebih sejahtera," ujar Said Iqbal.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya menyangkut kepastian kerja, tetapi juga kepastian pendapatan dan jaminan sosial yang memadai.
Said juga menyoroti pentingnya kebijakan upah layak yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Ia menilai upah pekerja harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang, termasuk kebutuhan pendidikan, komunikasi, transportasi hingga kepemilikan rumah.
"Upah yang layak akan meningkatkan daya beli masyarakat. Buruh harus memiliki kesempatan untuk menabung dan memiliki rumah yang layak," tegasnya.