JAKARTA – Pemerintah masih mengkaji sejumlah skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk opsi pelibatan kantin sekolah sebagai salah satu penyedia makanan bagi siswa.
Skema ini dinilai berpotensi menjadi alternatif pelaksanaan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hingga saat ini belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kantin sekolah dalam program tersebut.
Baca Juga: TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK Namun, opsi itu masuk dalam pembahasan internal Badan Gizi Nasional (BGN).
"Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi. Untuk mencari pola karena tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia karena perbedaan kondisi geografis, jumlah penerima manfaat, hingga kesiapan infrastruktur di daerah.
Karena itu, pemerintah membuka ruang untuk berbagai pendekatan pelaksanaan.
"Dalam rangka perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal," ujarnya.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan kantin sekolah yang sudah berjalan.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi terutama di wilayah yang tidak memungkinkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru.
"Misalnya ada usul atau ide untuk melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh pimpinan BGN yang baru," kata Prasetyo.
Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang menilai pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah ada dapat menjadi solusi di wilayah dengan jumlah siswa yang terbatas.