ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat langkah antisipatif guna merespons potensi bencana berulang di wilayah terdampak. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan lapangan, percepatan penanganan infrastruktur kritis, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat tetap berjalan di tengah cuaca ekstrem yang masih melanda sejumlah daerah.
Langkah cepat pemerintah kembali terlihat setelah angin kencang merusak sejumlah hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (2/6/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung melakukan pendataan kerusakan dan menyiapkan langkah perbaikan agar para penyintas tetap memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan penanganan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem.
Baca Juga: Satgas PRR Targetkan Tak Ada Lagi Siswa Belajar di Tenda Saat Tahun Ajaran Baru 2026 "Saya sudah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan," ujar Dody dalam keterangannya.
Respons cepat tersebut sejalan dengan arahan Satgas PRR yang sejak awal menempatkan mitigasi risiko bencana berulang sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain memastikan pemulihan berjalan optimal, pemerintah juga terus memantau titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR di Aceh Timur dan Aceh Tengah pada akhir Mei 2026, tim menemukan sejumlah titik longsor yang menghambat akses transportasi di ruas Peureulak-Lokop. Jalur tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Longsoran yang kembali terjadi menjelang Idul Adha menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas dan memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif dengan waktu tempuh yang lebih panjang.
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh. Kedua instansi berkomitmen mempercepat survei lapangan serta penanganan titik-titik longsor yang mengganggu konektivitas masyarakat.
Selain di ruas Peureulak-Lokop, BPJN Aceh juga akan mengirimkan tim pemantau ke ruas Inang-Inang–Bireuen serta sejumlah jalan terdampak lainnya guna mempercepat perbaikan longsor dan abrasi badan jalan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hasil pemulihan yang telah dicapai selama beberapa bulan terakhir tidak kembali terganggu akibat bencana susulan. Infrastruktur jalan yang berfungsi baik dinilai menjadi kunci bagi distribusi bantuan, akses layanan dasar, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pembangunan hunian tetap yang saat ini terus berjalan di berbagai wilayah terdampak.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kembali wilayah terdampak, tetapi juga memastikan seluruh proses pemulihan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Melalui langkah mitigasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.*