JAKARTA– Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan tidak ada lagi siswa yang menjalani proses belajar mengajar di tenda darurat saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2026. Percepatan pemulihan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Meski demikian, proses pembelajaran saat ini telah berjalan 100 persen dengan mayoritas siswa kembali belajar di sekolah asal masing-masing.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah terus memfokuskan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang berada di zona merah dan membutuhkan relokasi.
Baca Juga: INISIATOR Apresiasi Kejati Sumsel, Tiga Kali OTT dan Puluhan Tersangka Korupsi Jadi Bukti Kinerja Gemilang "Proses pembelajaran tetap berjalan. Namun masih ada beberapa sekolah yang berada di tenda, kelas darurat, maupun menumpang di sekolah lain. Saat ini kami sedang membahas kesiapan lokasi relokasi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik," ujar Tito.
Di Provinsi Aceh, dari total 3.120 sekolah terdampak bencana, sebanyak 3.056 sekolah telah kembali beroperasi di lokasi asal. Sementara itu, 34 sekolah masih menggunakan kelas darurat, 26 sekolah belajar di tenda, dan empat sekolah masih menumpang di sekolah lain.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Dari total 1.149 sekolah terdampak, sebanyak 1.133 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sedangkan di Sumatera Barat, sebanyak 639 dari 653 sekolah terdampak telah kembali beroperasi secara normal.
Untuk mempercepat pemulihan, Satgas PRR bersama Kemendikdasmen saat ini menggenjot pembangunan ruang kelas darurat bagi sekolah yang masih menggunakan tenda sebagai tempat belajar. Langkah ini dilakukan terutama bagi sekolah yang masih menunggu kepastian lahan relokasi.
"Target kami saat tahun ajaran baru nanti tidak ada lagi siswa yang belajar di tenda. Minimal seluruh siswa sudah menempati fasilitas sekolah darurat yang lebih aman dan layak," katanya.
Selain pembangunan fasilitas darurat, pemerintah juga memperkuat pemulihan pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Hingga 18 Mei 2026, sebanyak 3.087 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,98 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.988 sekolah telah menerima penyaluran dana tahap pertama senilai Rp2,03 triliun untuk mendukung percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Program revitalisasi dilakukan melalui dua skema. Sebanyak 2.820 sekolah dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan, sementara 267 sekolah kategori rusak berat dan relokasi ditangani melalui kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat.
Selain itu, terdapat 223 sekolah lainnya yang masih dalam proses penyaluran bantuan dengan nilai anggaran mencapai Rp83,3 miliar.