JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hingga saat ini tidak ada agenda reshuffle yang dibahas di lingkungan Istana maupun kabinet.
Baca Juga: Bangkit dari Vakum! Koperasi Syariah Perintis Mart 2 Gelar RAT ke-14 di Tanjab Timur, Bahas Penguatan Usaha dan Ekspansi Bisnis "Belum ada reshuffle," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Prasetyo juga membantah sejumlah spekulasi yang menyebut adanya pergantian di beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut dia, isu tersebut tidak memiliki dasar dan tidak masuk dalam pembahasan pemerintah saat ini.
Prasetyo menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah penguatan koordinasi kebijakan ekonomi antar-lembaga, terutama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta kementerian di bawah koordinasi bidang perekonomian.
"Yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian," ujarnya.
Pernyataan Istana ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar saham dalam beberapa hari terakhir.
Namun pemerintah menilai fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi terjaga.
Prasetyo menyebut pemerintah bersama otoritas fiskal dan moneter terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah responsif apabila diperlukan.
Sikap Istana tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga konsolidasi kebijakan ekonomi dibanding melakukan perubahan struktur kabinet.*