JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium tersebut menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus pembenahan tata kelola program yang kini memasuki tahap evaluasi nasional.
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, penghentian sementara pendaftaran dapur baru dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di setiap wilayah.
"Hal utama yang kami lakukan saat ini adalah efisiensi anggaran serta penataan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Kejagung Tegaskan Tak Semua SPPG Terlibat Korupsi MBG, Hanya yang Bermasalah Diusut Menurut Nanik, terdapat empat langkah strategis yang saat ini menjadi fokus BGN. Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. Ketiga, membenahi dapur yang sudah beroperasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan standar pelayanan. Keempat, memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BGN mencatat saat ini telah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, pihaknya memilih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuka kembali pendaftaran dapur baru.
"Kami akan merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah berjalan. Jangan sampai dalam satu wilayah jumlah dapur berlebihan sementara daerah lain belum terlayani," katanya.
Nanik mengungkapkan saat ini sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi. Sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat menikmati manfaat program secara merata.
Menurutnya, arahan Presiden menekankan pentingnya pemerataan layanan gizi ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
"Yang menumpuk saat ini berada di kawasan aglomerasi, sementara wilayah 3T masih banyak yang belum tersentuh. Karena itu fokus kami ke sana terlebih dahulu," ujarnya.
Selain melakukan moratorium, BGN juga akan mengevaluasi dapur yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan, tata kelola, maupun pelayanan akan diberikan pembinaan hingga kemungkinan dilakukan penghentian sementara operasional.
Untuk mendukung perluasan program di wilayah 3T, BGN juga tengah mengkaji berbagai alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Opsi yang dipertimbangkan antara lain pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah maupun fasilitas umum lainnya.
"Kami tidak harus selalu membangun dapur baru. Di beberapa daerah jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada agar lebih efisien," jelasnya.