JAKARTA – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya ini memasuki fase pemulihan permanen dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.
Data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana per 30 Mei 2026 mencatat, dari total 39.217 unit huntap yang direncanakan di tiga provinsi tersebut, sebanyak 1.138 unit masih dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Baca Juga: Timnas Indonesia U-19 Menang Telak 3-0 atas Myanmar, Bobby Nasution Apresiasi Performa Garuda Muda Di Aceh, pembangunan huntap melibatkan berbagai pihak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani 6.804 unit, dengan 175 unit telah selesai dibangun.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) menyiapkan 20.647 unit, didukung Polri dengan 300 unit yang sedang dalam proses pembangunan.
Sejumlah organisasi juga turut berkontribusi, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi yang menangani 1.000 unit huntap di Aceh dengan 283 unit dalam tahap progres, serta Kadin Indonesia yang terlibat dalam sejumlah proyek hunian bagi penyintas bencana.
Di Sumatera Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi kembali menjadi salah satu kontributor utama dengan 1.103 unit, di mana 227 unit telah selesai dibangun.
BNPB menangani 2.235 unit, sementara berbagai pihak seperti Baznas dan donatur perorangan turut memperkuat percepatan pembangunan hunian tetap.
Sementara itu di Sumatera Barat, pembangunan huntap juga terus berjalan.
BNPB mencatat 21 unit dalam progres pembangunan, Yayasan Buddha Tzu Chi mengerjakan 500 unit, Kadin Indonesia telah menyelesaikan sebagian unit, dan pemerintah daerah bersama LSM turut menyelesaikan sejumlah hunian di lapangan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan percepatan pembangunan huntap terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah.
"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik," ujar Maruarar di Jakarta, Senin (25/5/2026).