JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, SH, MH, meluruskan sejumlah informasi yang dinilai menyesatkan terkait Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang beredar luas di media sosial sepanjang Mei 2026.
Menurut Haposan, berbagai narasi yang berkembang mulai dari isu sapi kurban Presiden, biaya kunjungan kenegaraan ke Prancis, hingga persoalan nilai tukar rupiah perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat ini ruang publik dihadapkan pada banyak informasi yang belum tentu benar. Karena itu masyarakat perlu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi," ujar Haposan dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Baca Juga: Prabowo: Indonesia Bisa Jadi Bangsa Pemberi Bantuan, Bukan Peminta Bantuan Salah satu isu yang disoroti adalah tudingan bahwa pengadaan sapi kurban Presiden menggunakan anggaran negara secara tidak semestinya. Haposan menegaskan program bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban Presiden telah memiliki dasar kebijakan dan penganggaran yang berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
Ia juga membantah kabar yang menyebut adanya penandaan hewan kurban menggunakan cat semprot bertuliskan nama Presiden sebagaimana beredar di sejumlah platform media sosial.
Selain itu, GEKIRA meluruskan informasi mengenai kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis. Menurut Haposan, agenda tersebut bukan kunjungan mendadak karena telah diumumkan secara resmi jauh hari sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri.
Terkait isu biaya hotel rombongan yang disebut mencapai Rp5,8 miliar, Haposan menjelaskan angka tersebut berasal dari asumsi tarif publik yang tidak mencerminkan biaya aktual yang digunakan dalam kunjungan kenegaraan.
"Informasi yang beredar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena rombongan tidak menginap di satu lokasi dan menggunakan mekanisme yang berbeda dengan tarif publik umum," jelasnya.
Haposan juga membantah kabar yang menyebut Presiden membatalkan kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria akibat tidak mendapat sambutan dari pemerintah negara tujuan. Menurutnya, agenda kunjungan ke tiga negara tersebut tidak pernah tercantum dalam jadwal resmi kunjungan Presiden pada tahun 2026.
Di bidang ekonomi, Haposan mengajak masyarakat melihat pergerakan nilai tukar rupiah secara komprehensif dalam konteks ekonomi global. Ia menilai pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Langkah tersebut di antaranya melalui kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, serta peningkatan investasi domestik guna memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Sementara terkait kebijakan pengenalan bahasa asing di sekolah, Haposan menegaskan pemerintah tidak menargetkan seluruh siswa menjadi penutur asli bahasa asing. Program tersebut bertujuan memperluas wawasan global generasi muda melalui dukungan teknologi pembelajaran modern.