JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.
Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai KPK dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam kesempatan itu, Tanak membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam kehidupan berbangsa.
Baca Juga: Toa Masjid Kampus vs Kedaulatan Digital: Siapa Musuh Bangsa Sebenarnya? Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak memandang Pancasila sekadar simbol formal, melainkan sebagai pedoman moral yang nyata.
"Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," kata Tanak dalam amanatnya.
Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen mendorong terciptanya perdamaian dunia yang tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat penting bagi lembaga antirasuah tersebut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurut dia, nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Budi.
Ia menjelaskan, praktik korupsi bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
Korupsi, kata dia, lahir dari penyalahgunaan kepercayaan dan pengabaian terhadap nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman penyelenggara negara.
"KPK memandang bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya melalui seremonial, tetapi juga dengan memperkuat komitmen kolektif untuk menanamkan nilai integritas dalam setiap aspek kehidupan," kata Budi.