JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait tujuan dan capaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang tercatat sudah tiga kali dilakukan dalam kurun kurang dari lima bulan pada 2026.
Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan setiap kunjungan luar negeri kepala negara semestinya memiliki agenda yang jelas, terukur, dan disampaikan kepada publik sejak awal.
"Ya, tentu kunjungan luar negeri itu kan ada tujuannya. Dalam diplomasi, ketika presiden berkunjung ke suatu negara harus teragenda dengan ketat, ada target apa yang ingin dicapai, dan itu disampaikan kepada publik," kata Andreas usai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PDI-P se-Indonesia di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026.
Baca Juga: Pemilu 2029 Belum Dimulai, PDIP Sudah Tancap Gas Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu Andreas menilai pola kunjungan kenegaraan sejatinya telah memiliki tradisi panjang dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Ia menyebut sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, setiap lawatan luar negeri selalu disertai agenda diplomasi yang jelas.
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka urgensi di balik intensitas kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis, termasuk capaian konkret yang dihasilkan dari setiap lawatan.
"Ini menjadi pertanyaan karena setelah pergi baru dijelaskan. Seharusnya sebelum berangkat sudah disampaikan ke publik, agar rakyat tahu apa yang ingin dicapai," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran juru bicara kepresidenan dan Sekretariat Negara dalam menyampaikan agenda luar negeri Presiden secara transparan kepada masyarakat.
"Setneg atau juru bicara harus menjelaskan apa agenda perjalanan luar negeri tersebut dan apa yang ingin dicapai," kata Andreas.
Menurut dia, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal diplomasi luar negeri yang menggunakan mandat negara.
Andreas menambahkan, komunikasi publik tidak cukup hanya menampilkan aspek seremonial dari kunjungan Presiden.
"Tidak bisa hanya disampaikan misalnya kunjungan ini, lalu ada kegiatan seremonial. Itu bukan argumentasi yang cukup," ujarnya.