JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong transformasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke sektor-sektor yang lebih berkualitas dan memiliki nilai tambah tinggi di pasar kerja global.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan tata kelola pekerja migran harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga sistem perlindungan yang berbasis desa.
Menurut Rachmat, pekerja migran Indonesia memiliki potensi besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja global, namun perlu didukung dengan peningkatan keterampilan dan kompetensi agar mampu bersaing di sektor-sektor yang menawarkan nilai ekonomi lebih tinggi.
Baca Juga: Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP "Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa," ujar Rachmat dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Dalam pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Bappenas juga menyoroti pentingnya pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI).
Keberadaan data yang terintegrasi dinilai akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan PMI, memonitor kondisi pekerja migran, sekaligus memperkuat sistem perlindungan yang lebih efektif dan terukur.
Selain itu, pemerintah juga membahas pelaksanaan Program SMK Go Global yang menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan penyaluran 500 ribu pekerja migran Indonesia sepanjang periode 2026 hingga 2029.
Program SMK Go Global difokuskan untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja internasional dengan lulusan pendidikan vokasi dalam negeri melalui peningkatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, serta penguatan keterampilan kerja sesuai standar global.
Rachmat juga menekankan pentingnya penerapan konsep village based protection atau perlindungan berbasis desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai sumber tenaga kerja sekaligus pusat pengawasan dan perlindungan pekerja migran sejak tahap perekrutan hingga kembali ke tanah air.
"Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Jika konsep ini berjalan optimal, maka akan menjadi model baru pembangunan nasional yang dimulai dari desa namun memiliki peluang hingga tingkat internasional," katanya.
Bappenas memastikan akan terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional serta memperkuat perlindungan bagi PMI di luar negeri.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pekerja migran Indonesia yang lebih kompetitif, terlindungi, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan remitansi dan transfer keterampilan dari luar negeri.*