JAKARTA – Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mulai memasuki fase baru. Setelah melewati tahap tanggap darurat dan masa transisi, pemerintah menyiapkan langkah pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan berlangsung bertahap hingga 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penanganan bencana dilakukan dalam tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.
"Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Semua kementerian/lembaga bergerak bersama pemerintah daerah dan itu termitigasi dengan cukup baik," ujar Tito usai rapat koordinasi di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Baca Juga: Satgas PRR Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Permanen Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, koordinasi lintas sektor terus dipercepat untuk memastikan masa transisi berjalan optimal. Sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini telah kembali berfungsi, termasuk pemerintahan daerah, listrik, distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan.
Dari sisi infrastruktur, seluruh jalan nasional di wilayah terdampak telah kembali terhubung. Jembatan nasional juga sudah berfungsi kembali, baik melalui konstruksi permanen maupun jembatan sementara seperti Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
"Meski sebagian masih bersifat temporer, semuanya sudah fungsional untuk mobilitas masyarakat," katanya.
Kemajuan juga terlihat di sektor pendidikan dan hunian warga terdampak. Dari sekitar 4.922 sekolah yang terdampak, sebagian besar sudah kembali melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah proses perbaikan. Sementara sebagian lainnya masih menggunakan fasilitas darurat atau menumpang di sekolah lain.
Jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda juga dilaporkan terus menurun seiring perbaikan kondisi di lapangan.
Pemerintah kini mengarahkan fokus pada tahap pemulihan permanen melalui Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen tersebut disusun bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta Kementerian PPN/Bappenas.
"Sekarang kita masuk tahap rehab-rekon. Kuncinya ada pada Rencana Induk," ujar Tito.
Renduk tersebut dirancang untuk periode 2026–2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor, mencakup pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.
Tito menegaskan, prioritas utama pada tahap awal pemulihan akan difokuskan pada infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian.*