JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody DodyHanggodo meminta bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan perbankan Himbara untuk membantu menyelamatkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang terkendala arus kas kontraktor.
Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah tetap berjalan sesuai target dan tidak mengalami mangkrak akibat persoalan pembiayaan.
Dody mengatakan, sejumlah kontraktor pelaksana pembangunan sekolah rakyat saat ini mengalami kendala cash flow yang berdampak terhadap progres pekerjaan konstruksi di lapangan.
Baca Juga: Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Siap Dipakai Juli 2026 "Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Kementerian PU mencatat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini berlangsung di 93 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga 25 Mei 2026, progres fisik proyek telah mencapai 62,63 persen, sementara progres keuangan berada di angka 41,76 persen.
Pemerintah menargetkan seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026 dan mulai beroperasi secara fungsional pada Juli 2026 guna mendukung tahun ajaran baru.
Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU juga mengerahkan sekitar 71.579 tenaga kerja di berbagai titik pembangunan sekolah rakyat.
Selain menggandeng Danantara dan Himbara, Kementerian PU turut melibatkan dukungan Zeni TNI guna mempercepat pembangunan, terutama pada lokasi yang mengalami keterlambatan progres konstruksi.
"Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada sekolah rakyat di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar," jelasnya.
Tak hanya fokus pada Tahap II, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap IIIA yang mencakup tujuh lokasi kini telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi Tahap IIIB masih dalam tahap persiapan lelang.
Adapun 89 lokasi Tahap IIIC masih menunggu pemenuhan readiness criteria, termasuk kesiapan lahan dan administrasi sebelum proses pembangunan dimulai.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar di berbagai daerah Indonesia.*