JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase pemulihan permanen.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan secara bertahap hingga tahun 2028 mendatang.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen.
Baca Juga: Satgas PRR Pastikan Huntap Komunal Dibangun di Lahan Aman dari Risiko Bencana, Pemerintah Percepat Relokasi Penyintas "Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak bersama pemerintah daerah dan berhasil termitigasi dengan cukup baik," ujar Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Menurut Tito, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, pemerintah terus mempercepat koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan dasar masyarakat kembali berjalan normal.
Sejumlah fasilitas penting seperti layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, jaringan internet hingga fasilitas kesehatan kini disebut telah kembali beroperasi.
Selain itu, seluruh akses jalan nasional yang sebelumnya terdampak bencana juga telah kembali terhubung. Begitu pula dengan jembatan nasional yang kini berfungsi menggunakan konstruksi permanen maupun jembatan sementara seperti Bailey, Armco, hingga jembatan gantung.
"Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi tetap fungsional untuk mobilitas masyarakat," jelas Tito.
Pada sektor pendidikan, pemerintah mencatat sebagian besar dari 4.922 sekolah terdampak kini sudah kembali menjalankan aktivitas belajar mengajar. Meski demikian, beberapa sekolah di wilayah relokasi masih menggunakan tenda dan ruang kelas darurat.
Pemerintah juga mencatat jumlah pengungsi yang tinggal di tenda darurat terus mengalami penurunan seiring proses pemulihan berjalan.
Dalam tahap pemulihan permanen ini, pemerintah akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta Bappenas.
Renduk tersebut dirancang untuk periode 2026 hingga 2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan sungai, jalan, jembatan, sekolah hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana.