JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso membela penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah.
Menurut Sugiat, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh kepala negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat, Rabu (27/5/2026).
Baca Juga: 1.098 Sapi Kurban Prabowo Dibiayai APBN, Menkeu Purbaya: Saya Tak Tahu, Tanya Mensesneg Ia menjelaskan, alokasi bantuan presiden tidak hanya terbatas pada program kurban, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujarnya.
Sugiat menegaskan, penilaian terhadap program tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat luas.
Menurutnya, distribusi hewan kurban melalui program bantuan presiden telah memberikan dampak langsung kepada ribuan warga di berbagai daerah pada momentum Idul Adha.
"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Idul Adha ini," katanya.
Lebih lanjut, Sugiat juga membantah anggapan bahwa penggunaan APBN untuk program kurban presiden merupakan kebijakan baru di era Presiden Prabowo.
Ia menyebut program tersebut telah berjalan secara berkelanjutan sejak pemerintahan sebelumnya sebagai bagian dari tradisi bantuan sosial kepala negara.
"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama," ujarnya.
Pernyataan DPR ini menambah dinamika perdebatan publik terkait transparansi dan penggunaan APBN dalam program bantuan kemasyarakatan presiden, termasuk pengadaan ribuan sapi kurban yang dibagikan ke berbagai daerah.*