JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun yang akan digelontorkan hingga 2028.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan seluruh program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan permukiman warga terdampak bencana.
"Total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah sebesar Rp100,166 triliun selama tiga tahun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Baca Juga: Blackout Sumatera Utara Pulih 100 Persen, Bobby Nasution Minta Evaluasi Dampak Ekonomi Menurut Tito, pelaksanaan program akan dilakukan bertahap mulai 2026 hingga 2028.
Pada 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Ia menjelaskan, ribuan program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Seluruh kegiatan akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sektor infrastruktur menjadi komponen dengan alokasi terbesar dalam program ini. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh porsi anggaran sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
"Memang yang terbesar itu infrastruktur di Kementerian PU. Tahun ini saja sekitar Rp22 triliun," ujar Tito.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap selama dua tahun.
Di luar anggaran pusat, pemerintah juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Nah ini yang kami kawal agar digunakan pemerintah daerah untuk penanganan wilayah masing-masing," kata Tito.