JAKARTA – Partai Golkar mendorong pemerintah memastikan terpenuhinya hak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga mengalami kekerasan saat ditahan tentara Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) menuju Gaza, Palestina.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah perlu memastikan perlindungan dan pemenuhan hak para WNI, khususnya bagi mereka yang mengalami dugaan pelanggaran selama proses penahanan oleh otoritas Israel.
"Saya kira penting juga dipastikan bahwa apa yang terjadi terhadap WNI tersebut agar mereka betul-betul bisa dipenuhi hak-haknya," ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Baca Juga: Pilu 9 WNI Relawan Gaza: Dipukul, Disetrum hingga Disiksa Tentara Israel Ace menegaskan jika terbukti terjadi kekerasan terhadap para relawan dan jurnalis Indonesia tersebut, maka harus ada konsekuensi yang diterima pihak terkait sesuai hukum internasional.
Dalam kesempatan itu, Golkar juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia dalam proses pembebasan sembilan WNI yang sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Mediterania.
Selain itu, Ace turut mengecam tindakan Israel yang mencegat kapal kemanusiaan dan menangkap para relawan Global Sumud Flotilla.
"Itu menyalahi semangat kemanusiaan dan melanggar hukum humaniter internasional. Jurnalis maupun aktivis kemanusiaan seharusnya dilindungi dalam menjalankan tugasnya," kata Ace.
Diketahui, sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla telah tiba kembali di Indonesia pada Minggu (24/5/2026) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Mereka disambut langsung Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdalfatah A.K. Alsattari, serta keluarga dan sejumlah pejabat pemerintah.
Kesembilan WNI tersebut antara lain Andi Angga Prasadewa, Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, dan Bambang Noroyono.
Sebelumnya, sejumlah relawan mengaku mengalami tindakan kekerasan selama ditahan, mulai dari pemukulan, diinjak hingga disetrum oleh tentara Israel.
Menlu Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi diplomatik sejak para WNI diintersep pada 18 Mei 2026 hingga akhirnya berhasil dipulangkan dengan selamat.