JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memberangkatkan 744 prajurit untuk bergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) pada misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tahun anggaran 2026.
Pasukan perdamaian ini akan bertugas di Lebanon yang masih berada dalam situasi keamanan tidak stabil.
Pemberangkatan ditandai melalui upacara resmi di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 21 Mei 2026, yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Baca Juga: Rupiah Kembali Loyo, Nyaris Tembus Level Rp17.700 per Dolar AS Dalam keterangan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Agus menegaskan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit TNI.
Ia meminta seluruh personel menjaga disiplin dan nama baik Indonesia selama penugasan.
"Mematuhi standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, serta menjaga moral dan kesehatan selama penugasan," demikian pesan yang disampaikan Panglima TNI.
Sebanyak 744 personel yang diberangkatkan terdiri dari 571 prajurit TNI Angkatan Darat, 79 TNI Angkatan Laut, 63 TNI Angkatan Udara, serta 31 personel dari Mabes TNI.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono berpesan agar para prajurit mempersiapkan diri secara maksimal mengingat medan penugasan yang dinilai berisiko tinggi.
Ia menekankan bahwa misi ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan membawa nama Indonesia di tingkat internasional.
"Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya," kata Sugiono dalam rapat koordinasi misi perdamaian, Senin, 11 Mei 2026.
Sugiono juga menyebut koordinasi lintas kementerian dan TNI perlu terus diperkuat di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya risiko di wilayah konflik.
Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus upaya menjaga reputasi negara di dunia internasional.*