JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan keselamatan perkeretaapian nasional, khususnya pada titik perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp4 triliun guna mendukung peningkatan infrastruktur keselamatan kereta api di berbagai daerah.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026). Menurut Dudy, arahan Presiden diberikan menyusul masih tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api.
"Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian, khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan," kata Dudy.
Baca Juga: Sudah Siap Berangkat, Purbaya Mendadak Batal Tunaikan Ibadah Haji Kementerian Perhubungan mencatat dalam tiga tahun terakhir terjadi 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang. Meski begitu, jumlah kejadian disebut mulai menunjukkan tren penurunan.
Pada 2024 tercatat sebanyak 337 kecelakaan, lalu turun menjadi 291 kasus pada 2025. Sementara hingga 1 Mei 2026, jumlah kecelakaan tercatat sebanyak 102 kejadian.
Dudy menjelaskan mayoritas kecelakaan terjadi di perlintasan tidak terjaga dengan persentase mencapai sekitar 80 persen. Dari total korban kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor mendominasi sebesar 55 persen dan mobil sekitar 45 persen.
Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.810 di antaranya diketahui belum memiliki penjagaan, termasuk perlintasan resmi maupun tidak terdaftar.
"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan jauh lebih tinggi," ujarnya.
Pemerintah juga merekomendasikan penutupan 172 perlintasan dengan lebar jalan di bawah dua meter. Selain itu, terdapat 1.638 titik prioritas yang akan ditingkatkan fasilitas keselamatannya, mulai dari pembangunan pos jaga, alat komunikasi, hingga penempatan petugas penjaga lintasan.
Selain fokus pada perlintasan, pemerintah juga memperkuat sistem keselamatan melalui pemeriksaan sarana kereta, perawatan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, hingga kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).
Menurut Dudy, Gapeka menjadi pedoman utama operasional perjalanan kereta api nasional. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut dapat memicu kecelakaan hingga mengganggu layanan transportasi publik.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan saat meninjau lokasi insiden kereta api di Bekasi pada April lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden menyetujui pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang mengurangi potensi kecelakaan di wilayah padat lalu lintas.*