JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai dasar utama pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengatakan ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial serta persatuan bangsa.
Baca Juga: Prabowo Longgarkan Aturan DHE Migas, Maksimal Hanya 30 Persen "Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional," kata Prabowo.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Negara, kata dia, wajib hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya," ujarnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang kuat dan birokrasi profesional sebagai fondasi negara maju.
Ia menilai pemerintah harus mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus membantu sektor swasta membuka lapangan pekerjaan.
"Tidak ada negara maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah, dan tidak ada kepastian hukum," tegasnya.
Selain itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional.
Ia bahkan meminta seluruh kementerian dan lembaga membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung perkembangan Koperasi Merah Putih yang disebut telah memiliki lebih dari seribu unit operasional.