JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak buka suara terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilakukan prajurit TNI. Maruli menegaskan pembubaran tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah daerah (Pemda) demi menjaga keamanan wilayah.
Menurut Maruli, langkah pengamanan itu bukan berasal dari instruksi pimpinan TNI seperti yang ramai diperbincangkan publik.
"Karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawab koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana yang menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: 3 Prajurit TNI Dituntut hingga 12 Tahun di Kasus P*m3un*h4n Kacab Bank Ia menjelaskan, Pemda meminta bantuan Komando Distrik Militer (Kodim) untuk meningkatkan pengamanan terkait potensi kericuhan yang dapat muncul dari pemutaran film tersebut.
Maruli menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan menjaga stabilitas dan situasi keamanan di wilayah masing-masing.
"Pemda punya koordinasi, mereka berwenang untuk mengamankan wilayah dan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenaran dari film itu juga belum tentu benar," ujarnya.
Kasad juga membantah anggapan bahwa pembubaran nobar film Pesta Babi merupakan bentuk sikap antikritik dari institusi TNI.
"Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tegasnya.
Sebelumnya, pembubaran nobar film Pesta Babi menjadi sorotan publik usai beredar video keterlibatan aparat TNI dalam penghentian kegiatan tersebut di sejumlah daerah.*
(oz/dh)