JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat 2026 tidak perlu diulang. KPAI meminta penyelenggara cukup melakukan koreksi terhadap keputusan dewan juri yang dinilai keliru saat pertandingan berlangsung.
Komisioner KPAI Sylvana Maria mengatakan langkah koreksi lebih adil dibanding mengulang keseluruhan pertandingan. Menurutnya, rekaman video yang sudah beredar di publik bisa dijadikan dasar evaluasi terhadap keputusan juri.
"Menurut saya tidak perlu diulang, cukup dikoreksi keputusan juri yang salah itu sesuai fakta," kata Sylvana, Jumat (15/5/2026).
Baca Juga: Hasil LCC 4 Pilar Kalbar Diprotes, GTI Sebut Penilaian Tak Konsisten dan Cederai Edukasi Kebangsaan Ia juga meminta dewan juri dan pihak penyelenggara menyampaikan permintaan maaf kepada kedua regu finalis yang terdampak polemik penilaian tersebut. Sylvana menilai peserta lomba tidak seharusnya menjadi korban akibat kekeliruan teknis dalam proses penjurian.
KPAI menegaskan independensi juri memang penting, namun kompetensi dan pemahaman terhadap hak anak juga wajib menjadi perhatian utama dalam kegiatan yang melibatkan pelajar.
"Juri juga harus memahami prinsip hak anak dan child safeguarding dalam berinteraksi dengan peserta," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, KPAI turut mengapresiasi keberanian siswi SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra atau Ocha, yang menyampaikan protes terhadap keputusan juri secara santun di hadapan publik.
Menurut Sylvana, sikap Ocha menjadi contoh nyata pelajar yang berani menyuarakan hak dan kebenaran secara terbuka tanpa melanggar etika.
KPAI juga memberikan apresiasi kepada MPR RI yang telah menonaktifkan juri dan pembawa acara terkait polemik tersebut. Selain itu, perhatian publik terhadap kasus ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperbaiki sistem penjurian kegiatan pendidikan nasional.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan final LCC Empat Pilar Kalbar akan digelar ulang dengan melibatkan pihak independen. Keputusan itu diambil usai muncul kritik publik terkait dugaan ketidakadilan dalam penilaian babak final.
Kasus ini viral di media sosial setelah terjadi perdebatan terkait pemberian poin dan pengurangan nilai dalam sesi rebutan antar peserta.*
(d/dh)